Gaji Dioper ke Pemda, Begini Nasib PPPK Kulon Progo

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menegaskan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau pemecatan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sedang menjalani masa kontrak.

Langkah efisiensi anggaran belanja pegawai di wilayah ini dipastikan tidak akan mengorbankan nasib para tenaga kerja, melainkan ditempuh melalui strategi perampingan struktur organisasi.

Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan pemangkasan jumlah pegawai di tengah jalan sama sekali tidak masuk dalam opsi pemerintah daerah.

"Komitmen Pemkab Kulon Progo tidak ada pemecatan di tengah jalan sebelum masa kontrak selesai," tegas Agung Setyawan, Senin (10/8).

Menurut Agung, porsi belanja pegawai di Kulon Progo berhasil ditekan hingga berada di angka 38 persen dari total APBD, membaik dibandingkan posisi sebelumnya yang sempat menembus angka di atas 40 persen.

Pemkab Kulon Progo menargetkan rasio tersebut dapat terus ditekan secara bertahap hingga mencapai kisaran 35–36 persen.

Untuk mencapai target efisiensi tersebut tanpa memangkas jumlah pegawai, Pemkab Kulon Progo menerapkan sejumlah langkah strategis.

Pertama, dengan menyatukan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tercipta struktur yang lebih ramping, tetapi dinamis.