Akar Masalah Pungli di Indonesia, Lemahnya Penegakan Hukum hingga Celah Birokrasi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Praktik pungutan liar (pungli) di luar ketentuan resmi masih menjadi duri dalam daging bagi iklim usaha di Indonesia, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kasus terbaru yang dialami oleh usaha kuliner Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul Yogyakarta kembali membuka mata publik bahwa persoalan pungli di ruang publik masih marak terjadi dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi kerakyatan jika tidak ditindak tegas.

Dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM Hempri Suyatna menilai bahwa kasus yang menimpa Bolosego hanyalah puncak gunung es dari berbagai pungutan ilegal yang kerap dihadapi para pelaku UMKM di lapangan.

"Pungutan liar dan pungutan ilegal menurut saya hanyalah salah satu contoh yang nyata. Jangan-jangan juga banyak pungutan-pungutan liar yang seringkali dihadapi oleh pelaku-pelaku UMKM," ujar Hempri saat diwawancarai, Senin (28/9).

Berdasarkan analisis sosial, kemunculan dan langgengnya praktik pungli di Indonesia tidak terlepas dari sejumlah faktor fundamental yang saling berkaitan antara aparat, pelaku, dan masyarakat.

Menurut Hempri, faktor utama penyebab maraknya pungli adalah lemahnya penegakan hukum dan efek pembiaran.

Tidak adanya tindakan tegas dari pihak berwenang membuat praktik pungli terus berulang.

Akibatnya, pola-pola pelanggaran ini mengalami pembiaran dan perlahan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah oleh lingkungan sekitar.