Tangkal TPPO dan TPPM, Ditjen Imigrasi Bentuk Desa Binaan Gunungkidul

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengambil langkah proaktif dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) melalui peluncuran program Desa Binaan Imigrasi di Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa program ini mencakup sepuluh kalurahan di wilayah Kapanewon Semin, yakni Kalurahan Bendung, Bulurejo, Candirejo, Kalitekuk, Karangsari, Rejosari, Kemejing, Pundungsari, Semin, dan Sumberrejo.

“Dari Kanwil Imigrasi Yogyakarta, begitu juga dengan Kanim Yogyakarta, telah membuat akselerasi berupa Desa Binaan Imigrasi yang dinaungi oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pampisa),” ujar Hendarsam saat ditemui di Gunungkidul, Selasa (29/9).

Menurutnya, pembentukan desa binaan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat secara preemtif dan preventif agar wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi sasaran sindikat mafia TPPO dan TPPM dapat terlindungi.

Berbagai program edukasi dan pembinaan juga digalakkan agar masyarakat lebih waspada terhadap bujuk rayu tawaran kerja ke luar negeri yang tidak resmi.

“Masalah utamanya adalah ekonomi. Coba kami selesaikan. Itu tujuan utama kami, mudah-mudahan hal ini bisa berlanjut,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DIY Yuni Santi Nurani menambahkan bahwa program ini dirancang agar tidak menjadi kegiatan sektoral semata, melainkan melibatkan kolaborasi luas dengan pemerintah kapanewon, kalurahan, institusi pendidikan, aparat kewilayahan, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat setempat.

Komitmen tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama antara pihak imigrasi dan pemerintah setempat.