Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Jadi Kunci Menekan Risiko Bencana Longsor

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Di tengah ancaman potensi gerakan tanah tinggi yang mengintai 12 provinsi di Indonesia, para ahli mengingatkan bahwa mitigasi bencana tanah longsor tidak cukup hanya mengandalkan pemantauan cuaca.

Keberadaan sistem peringatan dini (Early Warning System / EWS) yang akurat, dipadu dengan tata ruang yang tepat dan kesiapsiagaan masyarakat, menjadi kunci utama dalam menyelamatkan jiwa.

Badan Geologi telah mencatat 12 wilayah yang masuk dalam kategori potensi gerakan tanah tinggi, meliputi Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pemerintah daerah di wilayah-wilayah tersebut didorong untuk meningkatkan upaya mitigasi secara serius, terutama menjelang peralihan musim.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Wahyu Wilopo menegaskan bahwa kerawanan longsor sangat dipengaruhi oleh faktor topografi wilayah, seperti daerah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera, serta kondisi faktor pengontrol lereng sebelum suatu pemicu terjadi.

“Jika dilihat, daerah yang rawan longsor, khususnya Jawa dan Sumatra, punya topografi sebagai daerah pegunungan," ujar Wahyu Wilopo, Selasa (29/9).

Dalam penerapan EWS gerakan tanah, Wahyu menjelaskan bahwa standar minimal yang harus dipantau mencakup dua parameter utama, yakni curah hujan dan deformasi (perubahan bentuk atau pergerakan pada lereng).

Kendati demikian, ambang batas peringatan tidak bisa disamakan di setiap wilayah karena karakteristik geologi dan lingkungan yang beragam.