Isu Keadilan dalam Wacana Kuliah Gratis: Anak Orang Kaya Juga Dibiayai Negara?

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah tengah mematangkan rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk uang kuliah tunggal (UKT) dan uang pangkal, dalam kurun waktu 2 hingga 4 minggu ke depan.

Arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas guna memperluas akses pendidikan negeri secara menyeluruh.

Kendati bertujuan memperluas akses, rencana besar ini memicu catatan kritis dari kalangan akademisi, terutama terkait aspek keadilan sosial (fairness) dan ketepatan sasaran anggaran.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik (MKP) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Agustinus Subarsono menuturkan bahwa kebijakan pembebasan biaya pendidikan secara seragam berpotensi memunculkan persoalan keadilan.

Pasalnya, fasilitas gratis tersebut nantinya akan dinikmati oleh seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

"Kalau uang SPP dibayarkan oleh pemerintah, isu ketidakadilan akan muncul karena mereka yang masuk kelas internasional biasanya berasal dari keluarga golongan ekonomi atas. Demikian juga di kelas reguler, tidak sedikit mahasiswa berasal dari kalangan keluarga kelas ekonomi atas," ujar Subarsono pada Senin (28/9) dikutip dari laman resmi UGM.

Subarsono menekankan bahwa prinsip keadilan dalam kebijakan publik tidak selalu dimaknai sebagai perlakuan yang identik bagi setiap orang, melainkan perlakuan secara proporsional berdasarkan alasan objektif.

Oleh karena itu, alih-alih menggratiskan biaya kuliah secara pukul rata, pemerintah disarankan untuk memprioritaskan subsidi atau bantuan pembayaran SPP bagi mahasiswa yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu, tanpa memandang di PTN mana mereka menimba ilmu.