Jangan Hanya Mengganti Orang, Reshuffle Kabinet Perlu Menjawab Persoalan Riil

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perombakan kabinet atau reshuffle kembali dilakukan untuk ketujuh kalinya.

Delapan belas pejabat negara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/10), untuk mengisi berbagai posisi strategis di jajaran Kabinet Merah Putih.

Perombakan kali ini menghadirkan kombinasi wajah baru serta pergeseran sejumlah posisi lama, termasuk penunjukan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

Tak hanya itu, pada Jumat (2/10) Presiden Prabowo juga melantik pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang diisi oleh berbagai tokoh nasional terkemuka, dengan Pratikno sebagai Ketua, Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua, dan Muhammad Qodari sebagai Sekretaris.

Menanggapi dinamika politik tersebut, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito mengingatkan agar langkah perombakan kabinet tidak sekadar berfokus pada penataan posisi pejabat semata.

Menurutnya, esensi utama dari perombakan harus mampu menjembatani persoalan riil dengan harapan masyarakat luas.

“Kalau presiden melakukan reshuffle, tentu harus tidak hanya sekadar bicara tentang penataan orang. Lebih dari sekadar itu, harus menghubungkan antara problem dan harapan publik,” ujar Arie Sujito di Yogyakarta, Jumat (2/10).

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni itu mencermati bahwa gelombang perombakan kabinet yang terjadi belakangan ini belum sepenuhnya memberikan sinyal atau lompatan besar yang mampu menjawab tuntutan maupun kekhawatiran publik.