Indikator Konkret untuk Menagih Janji Kapolri Suyudi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10) membawa angin segar sekaligus ekspektasi tinggi dari publik.

Mengusung tema besar “Polisi Bersama Masyarakat” serta sorotan tajam terhadap fenomena no viral, no justice dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, kepemimpinan baru ini dituntut mampu menghadirkan transformasi nyata di tubuh Korps Bhayangkara.

Menanggapi transisi kepemimpinan ini, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bidang organisasi pemerintahan Ulung Pribadi menilai bahwa rekam jejak panjang Suyudi modal berharga dalam memahami penegakan hukum dan membangun koordinasi lintas lembaga.

Karier Jenderal Suyudi di mulai dari Akademi Kepolisian 1994, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional.

Kendati demikian, Prof Ulung menegaskan bahwa modal pengalaman tersebut harus diterjemahkan ke dalam tata kelola institusi yang lebih luas.

"Tantangannya adalah mengelola organisasi besar dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, pelayanan publik, dan pengawasan masyarakat sebagai prinsip kelembagaan," ujar Prof Ulung, dikutip dari laman resmi UMY pada Jumat (2/9).

Agar komitmen pembenahan Polri tidak sekadar berhenti sebagai retorika, Ulung mengajak publik untuk menilai dan menagih kinerja Jenderal Suyudi melalui sejumlah indikator konkret.

Tolok ukur tersebut mencakup keterbukaan dalam penanganan perkara, kecepatan serta kualitas pelayanan kepolisian, penurunan praktik gratifikasi, keseriusan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, transparansi pemeriksaan etik, konsistensi pemberian sanksi, hingga terbukanya ruang pengawasan dan koreksi dari masyarakat.