Forpeta Pertanyakan Klaim Keraton Yogyakarta Soal SHM Tanah Warga Kulon Progo

Jumat, 20 Mei 2022 – 09:45 WIB
Forpeta Pertanyakan Klaim Keraton Yogyakarta Soal SHM Tanah Warga Kulon Progo - JPNN.com Jogja
Acara penyerahan kembali SHM warga kepada pihak Kasultanan pada Jumat (13/5). Keraton Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah warga Kelurahan Kembang dan Giripurwo, Kabupaten Kulon Progo menyerahkan sertifikat tanah Sultan Ground atau SG secara sukarela kepada Keraton Yogyakarta pada Jumat (13/5).

Disebutkan bahwa dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 bahwa terhadap Tanah Kasultanan dan Kadipaten perlu dilakukan penatausahaan pertanahan yang dalam hal ini merupakan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten.

“Terdapat beberapa warga masyarakat yang sukarela menyerahkan tanah bersertifikat hak milik kepada pihak Kasultanan sebab tanah tersebut merupakan tanah Kasultanan ," kata Penghageng Tepas Panitikisma Keraton Yogyakarta GKR Mangkubumi.

Tanah bersertifikat tersebut, lanjutnya, merupakan tanah Kasultanan berdasarkan Legger dan peta desa tahun 1938.

“Sebagai bentuk apresiasi dari Keraton Yogyakarta, warga dari Kalurahan Kembang yang sukarela mengembalikan sertifikat tanah SG ini akan diberikan Surat Kekancingan dari Keraton Yogyakarta," ujar putri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X tersebut. 

Kemudian, warga dari Giripurwo akan diberikan surat penghargaan karena tidak berniat untuk memanfaatkannya kembali.

Di sisi lain, Forum Peduli Tanah DIY untuk NKRI atau Forpeta NKRI mengatakan bahwa pernyataan Keraton Yogyakarta soal tanah Kasultanan berdasarkan Legger dan peta desa tahun 1938 perlu diluruskan. 

Ketua Forpeta NKRI Zealous Siput Lokasari menyebut sertifikat hak milik (SHM) yang diserahkan warga Kulon Progo tersebut merupakan harta berharga turun temurun.

Forpeta NKRI mengatakan klaim Keraton Yogyakarta terhadap tanah warga Kulon Progo tidak berdasarkan undang-undang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News