Dosen UGM: Pilkada tidak Langsung Melemahkan Kedaulatan Rakyat
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Alfath Bagus Panuntun mengkritik wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada lewat DPRD.
Menurutnya, perubahan pilkada lewat DPRD berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan mendorong kemunduran demokrasi.
"Ini hanya akan mengabaikan masyarakat dari sistem sosial politik,” kata Alfath, Selasa (20/1).
Menurut dia, pilkada tidak langsung hanya akan memperkuat elit politik, tetapi menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan.
Alfath juga menilai bahwa anggara pemilu tidak bisa dijadikan alasan mengubah siswa pemilihan kepala daerah.
Menurut dia, pembengkakan anggaran pilkada langsung bukan berasal dari prosedur demokratis, tetapi dari praktik politik yang menyimpang.
“Seorang kandidat harus mengeluarkan biaya besar sejak mendapatkan kendaraan politik, biaya kampanye, logistik, hingga politik uang," ujarnya.
Politik uang dinilai menjadi biang kerok tinggi biaya pilkada.
Dosen Fisipol UGM Alfath menilai pilkada lewat DPRD dapat melemahkan kedaulatan rakyat. Biaya politik yang besar bukan berasal dari prosedur pemilihan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
