Dosen UMY Kritik Ambang Batas Parlemen 5 Persen, Usul Threshold Pembentukan Fraksi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Tunjung Sulaksono memberikan catatan kritis terhadap wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi lima persen pada Pemilu 2029.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak mengorbankan kualitas representasi politik dan suara rakyat pemilih.

Parliamentary threshold sendiri merupakan syarat minimal perolehan suara yang harus diraih partai politik agar dapat diikutsertakan dalam pembagian kursi di DPR.

Jika gagal mencapai ambang batas ini, suara sah yang diperoleh partai tersebut tidak akan dihitung dalam alokasi kursi.

Wacana kenaikan ambang batas ini mengemuka sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa ambang batas empat persen tetap berlaku pada Pemilu 2024, sementara penerapannya untuk Pemilu 2029 dan seterusnya dinyatakan konstitusional bersyarat hingga pembentuk undang-undang mengubah norma beserta besarannya.

Menurut Tunjung, kendati secara teoritis ambang batas parlemen bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat stabilitas pemerintahan presidensial, pengurangan jumlah partai tidak otomatis menjamin peningkatan efektivitas lembaga legislatif.

"Menjadikan jumlah partai lebih sedikit tidak otomatis membuat parlemen lebih efektif. Efektivitas juga ditentukan oleh kualitas legislator, kemampuan membentuk undang-undang, integritas, serta fungsi pengawasan," kata Tunjung, Rabu (30/9).