Anggaran Kementan dan Kemendes Dipangkas, Ini Dampaknya

Beberapa negara produsen pangan kini mulai membatasi ekspor akibat ketegangan geopolitik dan krisis iklim. Kondisi ini dapat berujung pada meningkatnya impor pangan yang pada akhirnya justru membebani perekonomian nasional.
“Efek jangka panjangnya kalau sampai produksi dalam negeri kurang dan Indonesia harus impor, tetapi barangnya tidak tersedia, tentu akan sangat berbahaya bagi Indonesia,” ujarnya.
Bambang mengkhawatirkan imbas yang akan menyentuh program penguatan ekonomi desa yang selama ini berjalan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Dengan pemangkasan anggaran, menurut Bambang, banyak Bumdes yang berpotensi kehilangan pendampingan dan pembinaan.
Padahal, sudah banyak desa yang mulai berkembang dengan sektor ekonominya sendiri, seperti pengolahan sampah, pengolahan minyak jelantah, hingga desa wisata.
“Jika anggaran pendampingan berkurang, desa-desa ini bisa kehilangan daya saingnya,” tambahnya.
Menurut Bambang, pemotongan anggaran ini seharusnya tidak dilakukan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil.
Ia mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang lebih berpihak pada petani dan desa, misalnya dengan memperkuat inovasi lokal, memberikan insentif bagi usaha berbasis desa, serta memastikan alokasi dana agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM Prof Bambang Hudayana mengungkapkan dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News