Korupsi di Pertamina Bukti Lemahnya Pengawasan Tata Kelola Migas

Oleh karena itu, ia berharap kejaksaan serius dalam membongkar seluruh pihak yang terlibat.
Untuk memperkuat pengawasan, Yuris menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil agar celah yang dimanfaatkan mafia migas dapat diminimalisir.
"Masyarakat dapat mengawasi distribusi BBM dan melaporkan jika ada penyimpangan melalui Aplikasi MyPertamina dan Lapor.go.id," ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap distribusi dan alokasi energi melalui media dan media sosial.
"Kedua, masyarakat bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap distribusi dan alokasi energi melalui media dan media sosial. Hal ini tentunya karena keduanya bisa menjadi alat yang kuat untuk menyuarakan masalah ini melalui petisi atau kampanye digital," kata dia.
Di sisi lain, Yuris berharap pemerintah mempertimbangkan pemberian kompensasi bagi masyarakat yang terdampak langsung akibat kasus korupsi ini.
"Saya kira ini juga perlu menjadi catatan bagi pemerintah, bahwa masyarakat yang secara nyata terdampak langsung dari kasus korupsi masih belum mendapatkan akses keadilan," tutur dia. (antara/jpnn)
Pukat UGM menilai korupsi di Pertamina menunjukkan bahwa pengawasan tata kelola migas Indonesia masih lemah.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News