Paguyuban Lurah di Sleman Memprotes Perpres Tentang Dana Desa

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Paguyuban Lurah  di Kabupaten Sleman, Suryo Ndadari, menyampaikan protes terkait Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, yang juga mengatur tentang Dana Desa.

Protes tersebut disampaikan kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di Pendopo Parasamya, Sleman, DIY, Rabu (15/12).

Irawan, perwakilan Suryo Ndadari mengatakan, Perpres Nomor 104 tahun 2021 mengatur tentang 40 persen dari Dana Desa yang harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan 8 persen lainnya untuk bantuan pendanaan Covid-19.

Menurut Irawan, hal tersebut tidak relevan, mengingat mayoritas kelurahan di Kabupaten Sleman telah berstatus zona hijau Covid-19.

"Apakah masih realistis kita memberikan 40 persen per desa? Padahal kita yang sudah berusaha mengurangi (penerima BLT) tahun 2020-2021 tentang dampak Covid-19, ini malah angkanya bertambah," kata dia.

Paguyuban Suryo Ndadari menilai, Perpres tersebut justru menyulitkan pihak kelurahan dalam melaksanakan kegiatannya.

Sebab, pihak kalurahan sudah bermusyawarah bersama masyarakat tentang program pembangunan dan pemberdayaan tahun 2022 yang sumber bersumber dari Dana Desa.

"Kurang bijak jika harus memangkas atau menghilangkan program yang telah disusun tersebut. Kami harap pemerintah pusat bisa menghormati adanya otonomi tentang desa dan partisipasi pembangunan yang ada di tingkat desa," kata Irawan, yang juga menjabat sebagai Lurah Triharjo, Kecamatan Sleman.