Selain BLT, Dana Desa Akan Dipakai untuk Ketahanan Pangan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 3 Tahun 2025 tentang penggunaan 20 persen anggaran dana desa 2025 yang harus dialokasikan untuk program ketahanan pangan.

Instruksi tersebut ditindaklantuji oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan menjalankan program ketahanan pangan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DPMK) Bantul Sri Nuryanti mengatakan dana desa tahun ini akan difokuskan untuk program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui program bantuan langsung tunai (BLT).

Menurut dia, kebijakan baru itu membuat pencarian BLT masih tertunda.

“Pencairannya masih tertunda karena adanya ketentuan baru yang mengharuskan pengelolaan program Ketapang atau ketahanan pangan lewat BUMDes," katanya pada Rabu (26/2).

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk desa.

Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa bersumber dari APBN dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.