DPRD Kulon Progo Protes Karena Anggaran Infrastruktur Menurun Tahun Ini

"Di Kulon Progo ini, keberhasilan pemimpinnya diukur dari infrastruktur. Kalau infrastruktur bagus, maka pemimpinnya dinilai berhasil. Kalau infrastruktur kurang bagus, kami akan dianggap gagal mengemban aspirasi masyarakat," katanya.

Istana menilai ada beberapa catatan khusus dalam pelaksanaan padat karya yang harus diperbaiki ke depannya, yakni soal sistem. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDes) kurang tanggap bahwa program padat karya itu merupakan aspirasi anggota dewan.

"Pengurus LPMDes masih beranggapan padat karya lewat desa, sehingga mereka yang mengajukan dan mereka yang mengatur lokasinya. Tapi mereka lupa bahwa padat karya merupakan aspirasi dewan. LPMDes dan desa hanya sebatas mengesahkan administasi saja," ujarnya.

Istana berharap pemerintah desa harus memahami bahwa padat karya ini merupakan asprisasi dewan.

"Ada satu dan dua kasus, program padat karya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Hal ini menyalahi ketentuan yang berlaku," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nurwahyudi mengatakan anggaran program padat karya tahun ini memang berkurang.

Namun, dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari DIY mengalami peningkatan.