Yang Harus Dilakukan Kepala Desa di Kulon Progo untuk Mengentaskan Kemiskinan

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan data kemiskinan yang dianggap valid adalah data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS mengukur tingkat kemiskinan itu dari kebutuhan kalori, kebutuhan konsumsi pangan, dan sandang atau kebutuhan primer dan sekunder.

"Kalau kita survei ulang atau sensus ulang, warga yang dikatakan miskin menurut ukuran BPS, mereka tidak miskin," katanya.

Ia juga tidak menutup mata buruknya data kemiskinan di Kulon Progo, meski pemkab seringkali mengatakan sudah membenahi data kemiskinan. 

Menurutnya, banyak sekali warga yang tidak pantas menerima bantuan namun masih mendapat bantuan, dan begitu sebaliknya.

"Ini momentum tetap bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk, dan Kelurahan Berencana (DPMDPPKB) mendorong 69 kepada desa yang dilantik membuat potret kemiskinan sebelum menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang disahkan pada Februari," katanya.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan juga membutuhkan terobosan spektakuler.

DPRD Kulon Progo sejak dulu mengusulkan kepada pemkab untuk memasang plakat bukti kemiskinan di setiap rumah penduduk miskin. (mar3/jpnn)