Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan, Tugas Berat Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2023 yang akan berfokus pada penanggulangan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD DIY Tahun 2023 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menginginkan pengurangan ketimpangan wilayah dan pendapatan masyarakat.
Dengan begitu, kemajuan dan peningkatan ekonomi di DIY bisa dinikmati oleh semua lapiran masyarakat.
"Dokumen perencanaan yang akan kita hasilkan ini harus adil sehingga bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat DIY. Kurangi ketimpangan wilayah, jadikan kebahagiaan dan kemakmuran masyarakat sebagai tujuan akhir," kata Sultan, Kamis (14/4).
Sri Sultan berharap indikator kesuksesan pembangunan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY.
Beberapa indikator pembangunan yang harus dipenuhi adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas ekonomi, penguatan kapasitas infrastruktur dan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan.
"Kepada DPRD DIY sebagai mitra kerja pemerintah daerah, saya berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam merumuskan program dan pendanaan yang lebih 'pro poor' dan mampu mengurangi ketimpangan wilayah serta ketimpangan pendapatan," ujarnya.
Berbagai tujuan dan sasaran pembangunan, menurut Sultan, harus realistis dan mampu dicapai sebagai target serta mampu menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada.
Pemda DIY sedang menyusun RKPD 2023 yang akan fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News