Kata Pj Wali Kota Yogyakarta Sumadi tentang Kelanjutan Proyek Apartemen Royal Kedhaton

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus pembangunan apartemen Royal Kedhaton.

Haryadi Suyuti ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yaitu asisten pribadi Haryadi Triyanto Budi Yuwono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta Nurwidhihartana, dan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Oon Nusihono.

Keempat orang itu terlibat dalam kasus suap untuk memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan Pemkot Jogja akan kembali mencermati izin yang sudah terbit tersebut, guna memastikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak.

"Akan kami cermati lagi apakah izin dikeluarkan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Tentu akan diverifikasi lagi bagaimana prosesnya," kata Sumadi kepada wartawan, Jumat (3/6).

Untuk potensi penerbitan IMB yang juga melanggar ketentuan seperti yang dinyatakan KPK, Sumadi menegaskan bahwa hal itu perlu pencermatan kembali.

"Sudah ada perda baru terkait dengan perizinan. Jika sudah ada bangunan yang berdiri, harus disesuaikan dengan perda baru tersebut," katanya.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa pada 2019 ON melalui Dandan Jaya K selaku Dirut PT Java Orient Property (JOP) mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.