Proposal Menumpuk, Tidak Ada Anggaran untuk Pengadaan Lahan Masyarakat di Yogyakarta Sepanjang 2022
"Harus kami kaji dan pilah. Mana kebutuhan yang masuk sebagai prioritas untuk direalisasikan dan proposal mana yang masih bisa ditunda," katanya.
Sebagian besar proposal yang masuk mengajukan kebutuhan pengadaan lahan untuk pembangunan ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas umum lainnya seperti balai RW.
"Kami perlu melihat kembali beberapa hal, seperti luas lahan, aksesibilitas, pengelolaan dan pemanfatannya. Harga tanah di Yogyakarta cukup mahal," katanya.
Kebutuhan lahan untuk pengadaan RTHP maupun fasilitas umum minimal sekitar 300 meter persegi agar fasilitas yang nantinya dibangun dapat diakses dengan leluasa oleh masyarakat.
Pada tahun anggaran 2021, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melakukan pengadaan lahan di tiga lokasi dengan total alokasi anggaran sekitar Rp 32 miliar.
Pengadaan lahan dilakukan untuk RTHP Ketanggungan di Wirobrajan yang dilakukan pada anggaran murni 2021.
Pada anggaran perubahan 2021 dilakukan pengadaan lahan untuk RTHP Prenggan di Kecamatan Kotagede, ditambah pengadaan lahan untuk Puskesmas Gondomanan.
Pengadaan lahan untuk Puskesmas Gondomanan di Jalan Ibu Ruswo menyerap anggaran cukup besar hingga Rp 27 miliar. (Antara/mar3/jpnn)
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa lagi menerima proposal pengadaan lahan untuk masyarakat karena tidak tersedia di mata anggaran daerah tahun 2022.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
