Pemprov DIY Ternyata Pernah Pakai Jasa Konsultan untuk Cegah Klitih, Ternyata Hasilnya...

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Klitih atau kejahatan jalanan yang terjadi di Jalan Kaliurang kilometer 9, memunculkan kembali pembahasan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menanggulangi tindak pidana tersebut. 

Sebagai mana diketahui, Pemprov DIY menjadi salah satu sasaran kritik warganet karena dianggap tidak kunjung mampu menyelesaikan masalah klitih di Kota Pelajar. 

Sepanjang 2021, aksi klitih di Yogyakarta sudah terjadi 58 kali dengan jumlah pelaku yang ditangkap polisi sebanyak 102 orang. 

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, Pemprov DIY pernah memiliki lembaga konsultan yang dibentuk khusus untuk mengatasi kenakalan anak.

Sayangnya, cara tersebut tidak begitu efektif karena dalam praktik kerjanya, lembaga tersebut perlu melakukan pendekatan kepada para orang tua hingga sanak saudara pelaku, dan membutuhkan biaya mahal.

Sultan mengatakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani satu keluarga berkisar antara Rp 3 - Rp 4 juta. 

"Bagi saya itu masih terlalu mahal. Kita perlu cari yang lain yang lebih memungkinkan," kata Sultan di kompleks Kepatihan, Rabu (29/12).

Pemprov DIY saat ini sedang mengupayakan sendiri pendekatan kepada keluarga pelaku klitih.