Forum Organisasi Bantuan Hukum DIY Buka Pos untuk Melawan Pembungkaman

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Forum Organisasi Bantuan Hukum DIY dan akademisi meluncurkan Pos Pengaduan Bersama untuk Keselamatan Demokrasi dan Negara Hukum pada Selasa (13/2).

Tujuan dari pos ini diharapkan sebagai wadah advokasi terhadap berbagai upaya pembungkaman terhadap civitas academica dan masyarakat sipil.

Julian Duwi Prasetia dari Forum Organisasi Bantuan Hukum mengatakan rezim saat ini terus mengakselerasi kehancuran demokrasi dan negara hukum.

Mereka menganggap pemerintah era Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengancam hak asasi manusia, melanggar hukum, moralitas, menyalahgunakan kewenangan, berkampanye secara terbuka dengan menggunakan fasilitas negara, menggerakkan aparat, ASN hingga aparat desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden.

"Tak hanya itu, terjadi pembungkaman besar-besaran terhadap masyarakat yang melakukan kritik terhadap situasi kemunduran demokrasi," katanya.

Dalam catatan LBH-YLBHI mengungkapkan sebanyak 23 kasus pembungkaman dialami oleh guru besar, akademisi, mahasiswa dan masyarakat pro-demokrasi.

Merespons hal tersebut, Forum Organisasi Bantuan Hukum DIY dan Akademisi menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

1. Menyatakan dukungan dan solidaritas kepada civitas academika dan masyarakat sipil yang berani menyuarakan sikap kritis terhadap praktik-praktik penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.