Skorsing Rekapitulasi Suara Berpotensi Menimbulkan Kecurangan, PKS DIY Bersuara
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan keberatan atas skorsing rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
DPW PKS DIY menganggap evaluasi proses dan perbaikan sarana prasarana IT Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) tidak dapat dijadikan alasan skorsing Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di semua tingkat.
Menurut mereka, Sirekap hanyalah sarana publikasi hasil penghitungan suara dan alat bantu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
"Dengan kata lain, Sirekap bukanlah sumber yang sah secara hukum terkait hasil penghitungan suara," kata Ketua DPW PKS DIY Agus Mas'udi, Senin (19/2).
Selain itu, mereka merasa tidak diberikan pemahaman pasti mengenai kondisi apa yang mendasari penghentian atau skorsing tersebut.
DPW PKS DIY mengatakan tidak ada perintah dari KPU RI untuk menghentikan penghitungan suara di tingkat kecamatan.
Baca Juga:
"Penghentian Rapat Pleno Rekapitulasi Suara tingkat kecamatan dapat berpotensi memberi ruang untuk kecurangan dalam bentuk perubahan, penambahan, pengurangan, penghilangan data-data hasil pemilihan umum yang telah direkap di tingkat kecamatan sebelum skorsing dilaksanakan," katanya.
Melihat kondisi tersebut PKS DIY sebagai peserta pemilu menyatakan keberatan atau reaksi negatif terhadap proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tersebut. (mcr25/jpnn)
DPW PKS DIY menyatakan keberatannya dengan keputusan skorsing rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Syukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
