Mengurai Masalah Lambatnya Penetapan NIP PPPK, Ternyata Macetnya di Sini

Nur yang lulus PPPK guru tahap 1 ini kemudian mengajak honorer kembali melihat prosedur penetapan NIP PPPK di PP Manajemen PPPK.  

Di dalam PP itu, kata Nur, jelas-jelas menunjukkan Pemda yang paling menentukan cepat lambatnya penetapan NIP. 

Di DKI Jakarta misalnya, usulannya sudah aman dan tinggal proses cetak SK PPPK saja di BKD.

"Nah, seharusnya BKN bilang juga kalau daerah jangan lama mengusulkan ke BKN. Ini agar ketahuan pihak mana yang memperlambat," ucapnya. 

Menurut Nur, Pemda jangan lalai dan harus koorperatif. 

Jika berkasnya lengkap, harus segera diusulkan ke BKN. Sebab, BKN menerapkan sistem antre untuk tahapan verifikasi validasi (verval), dan lainnya. Siapa yang pertama, itu diproses dahulu.

Jika Pemda terus menunda bisa-bisa semua berkas yang masuk ke BKN saat verval dianggap sudah kadaluwarsa. 

Akhirnya yang sengsara guru honorer karena harus mengurus kembali dokumennya.