Mengurai Masalah Lambatnya Penetapan NIP PPPK, Ternyata Macetnya di Sini

Nur mencotohkan pengalaman DKI Jakarta yang berkasnya dibuat Desember 2022. Verval di BKN pada Maret 2022, akhirnya berkasnya harus diganti kembali. 

Dia menyarankan agar para guru honorer jangan serta merta menyalahkan BKN karena NIP PPPK belum terbit. 

Sebaiknya berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, kemudian ke BKN untuk minta info perkembangan prosesnya sampai di mana. 

"Jangan sekadar percaya saja, tetapi benar-benar diselidiki di daerahnya juga," ucapnya. 

Pemda jangan pula menutupi fakta sebenarnya. Jika daerah sudah sanggup mengangkat PPPK, berarti segala risiko juga harus disiapkan plus minusnya.

Contohnya, ujar Nur, DKI siap mengangkat PPPK, walaupun SK awalnya hanya berlaku 1 tahun karena akan melihat perkembangan bagaimana PPPK ke depannya.

"Saya percaya kok DKI di tahun kedua akan memberlakukan kontrak 5 tahun. PPPK ini kan barang baru sehingga Pemda harus mempelajarinya," tutur Nur Baitih.(esy/jpnn)