Catatan BPK Terkait Penanggulangan Kemiskinan di DIY: Seharusnya Bisa Lebih Maksimal
Nyoman mengakui bahwa pandemi Covid-19 memang sangat berpengaruh pada program penanggulangan kemiskinan di DIY.
Baca Juga:
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa sejumlah catatan BPK terkait kinerja Pemda DIY bakal segera dipenuhi dalam waktu 50 hari ke depan.
"Dari temuan itu kami bisa mendiskusikan lebih jauh baik dari BPK maupun dari unit yang lain maupun dari kampus mengenai langkah-langkah kebijakan dalam rangka mengurangi kemiskinan," kata Sultan.
Menurut Sultan, mengatasi kemiskinan selama ini bukan sekadar melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan perekonomian, tetapi juga mendorong UMKM agar bisa naik kelas.
"Hanya, ada faktor-faktor yang sering terjadi di luar kemampuan kami, dalam arti mungkin terjadinya inflasi, kemudian terjadi pandemi seperti ini," kata dia.
Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tak bisa serta merta dijawab dengan memberikan suntikan bantuan langsung tunai (BLT). (Antara/mar3/jpnn)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan beberapa catatan terkait program penanggulangan kemiskinan di DIY yang dianggap kurang maksimal.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
