Catatan BPK Terkait Penanggulangan Kemiskinan di DIY: Seharusnya Bisa Lebih Maksimal
![Catatan BPK Terkait Penanggulangan Kemiskinan di DIY: Seharusnya Bisa Lebih Maksimal - JPNN.com Jogja](https://cloud.jpnn.com/photo/jatim/news/normal/2022/04/09/anggota-bpk-ri-menyampaikan-beberapa-catatan-terkait-penangg-bwdl.jpg)
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DIY pada 2021 mencapai 12,8 persen atau 506.450 jiwa.
Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi beberapa catatan kepada Pemda DIY agar lebih mengakselerasi penanggulangan kemiskinan.
Anggota BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan akselerasi seharusnya bisa lebih maksimal karena semua prasyaratnya telah dimiliki oleh DIY.
Menurut Nyoman, DIY memiliki modal besar mengakselerasi penanggulangan kemiskinan mengingat pertumbuhan ekonomi DIY di atas rata-rata nasional, indeks pembangunan manusia (IPM) lebih baik, dan rasio gini juga lebih kecil dibanding daerah lain.
Menurut dia, Pemda DIY dengan dukungan DPRD yang kuat perlu bekerja sama dengan seluruh unsur perekonomian dan masyarakat untuk menekan kemiskinan.
Pemda DIY, kata Nyoman, perlu melibatkan masyarakat secara langsung khususnya yang masih di bawah garis kemiskinan.
"Pelibatan ekonomi masyarakat ini bisa langsung dirasakan masyarakat sehingga meningkatkan penghasilan mereka dan ini tentu butuh waktu dan perencanaan yang matang," kata dia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan beberapa catatan terkait program penanggulangan kemiskinan di DIY yang dianggap kurang maksimal.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News