Jawaban Pemda DIY Soal Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jogja

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) KGPAA Paku Alam X menghadiri Rapat Paripurna DPRD DIY pada Selasa (21/6).

Dalam rapat tersebut, KGPAA Paku Alam X membacakan jawaban Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DIY terkait Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DIY Tahun Anggaran 2021.

“Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang bersifat saran dan koreksi akan kami tindaklanjuti bersama-sama pada penyusunan anggaran belanja dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di masa yang akan datang," ujar Sri Paduka.

Terkait dengan proses perencanaan penganggaran dalam mengatasi meningkatnya angka kemiskinan, Pemda DIY telah menerbitkan Surat Edaran Wakil Gubernur DIY No. 456/7087 tahun 2021 tentang Inventarisasi Program Penanggulangan Kemiskinan.

Dijelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan sebagai implementasi surat itu adalah sebesar Rp 273 miliar 733 juta sehingga tingkat kemiskinan turun dari 12,8 persen menjadi 11,91 persen.

Kemudian, untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, Pemda DIY telah melakukan pembangunan infrastruktur untuk membuka akses di wilayah selatan.

Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 287 miliar 796 juta dalam bentuk program di OPD dan Rp 551 miliar 386 juta dalam bentuk bantuan keuangan khusus.

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan adalah pemberdayaan UMKM, penumbuhan wirausaha baru dan pelatihan peningkatan produktivitas pertanian.