Pemerintah Tak Perlu Memburu Bjorka, Ada yang Lebih Penting

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9).

Rapat tersebut untuk merespons isu tentang peretasan yang diduga dilakukan oleh hacker Bjorka terhadap beberapa dokumen penting, termasuk surat dari BIN kepada Presiden Jokowi.

Hasilnya, dibentuklah tim respons darurat untuk mengantisipasi kebocoran data negara dan pejabat negara. Tim yang dibentuk itu juga disebut akan mengungkap identas asli Bjorka.

Namun, pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ridi Ferdiana menyarankan tim respons darurat agar tidak perlu memburu Bjorka.

"Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data, tetapi belum tentu hacker-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar umum terjual di deep web," kata Ridi Ferdiana, Rabu (14/9).

Dibanding menindak dan melacak Bjorka, menurut Ridi, tim respons darurat sebaiknya fokus mempertebal keamanan data serta menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.

Ridi mengatakan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.

"Sistem perlindungan data di mana pun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya, aman kemarin bukan berarti aman hari ini," ujar Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM ini.