Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis hingga Akademisi di Jogja Turun ke Jalan

"Kami berpendapat bahwa proses penyusunan dan pembahasan draf RUU Penyiaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel ini mengindikasikan adanya itikad tidak baik," kata Ketua AJI Yogyakarta tersebut.

Permasalahan selanjutnya adalah langkah DPR RI dalam penyusunan dan pembahasan dianggap tidak sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan MK tersebut menyiratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan perundang-undangan. (mcr25/jpnn)