Pemerintah Pusat Berhemat, Anggaran Danais Jogja Turut Dipangkas

Pendapat serupa diutarakan oleh anggota DPRD DIY Fajar Gegana. 

Politikus PDI Perjuangan itu menilai danais menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat tingkat bawah.

"Danais sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dengan kondisi yang sulit, masyarakat berharap danais bisa menopang pertumbuhan ekonomi tingkat bawah. Untuk itu, kami berharap Kementerian Keuangan meninjau ulang pemangkasan danais untuk DIY," kata Fajar.

Menurut dia, pemerintah pusat harus melihat nilai historis Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan.

"Paling tidak, tidak dikurangi kalau memandang historisnya. Jangan sampai meninggalkan sejarah," harapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani suratKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selain dana keistimewaan DIY, pemerintah pusat juga Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan Aceh.

Dana Otsus Papua yang sebelumnya Rp 10,04 triliun kini menjadi Rp 9,69 triliun, sedangkan Dana Otsus Aceh menjadi Rp 4,3 triliun dari semula Rp 4,46 triliun. (mcr25/jpnn)