Pesan Rektor UWM untuk Proyek IKN, Jangan Seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan, pemerintah pusat mulai bergerak cepat merealisasikan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

Terkait megaproyek IKN tersebut, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid berharap pembangunan tidak dilakukan tergesa-gesa dan minim perencanaan.

"Membangun ibu kota baru jangan seperti kasus pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan tergesa-gesa, perencanaan minimum, anggaran tidak cermat," kata Prof Edy dalam forum Diskusi Publik 1 Pindah Ibu Kota Negara di Mata Cendekiawan Yogya secara virtual pada Selasa (1/3).

Prof Edy setuju dengan rencana pemindahan ibu kota, namun pelaksanaannya jangan tergesa-gesa. 

Pembangunan IKN, kata dia, perlu perencanaan wilayah, anggaran, model struktur ibu kota dan aspek terkait lainnya agar model ibu kota yang dibangun bisa komprehensif.

Menurut dia, jangan sampai pemerintah mengulang logika proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang tidak cermat sehingga anggarannya membengkak.

Dia memperkirakan biaya pindah ibu kota RI minimum memerlukan anggaran Rp 466 triliun atau 32,14 miliar dolar AS. 

Jika tidak cermat, biaya fantastis tersebut akan membengkak seperti kasus kereta cepat Jakarta-Bandung.