Kepala Puspar UGM Kritisi Kebijakan Soal Candi Borobudur, Terlalu Dimonopoli Pemerintah
![Kepala Puspar UGM Kritisi Kebijakan Soal Candi Borobudur, Terlalu Dimonopoli Pemerintah - JPNN.com Jogja](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/06/10/ilustrasi-seorang-turis-sedang-mengagumi-keindahan-candi-borobudur-di-jawa-tengah-foto-antara-ho-birkom-kemenparekraf-86.png)
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana menaikkan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah.
Harga tiket masuk untuk wisatawan mancanegara rencananya akan dipatok dengan harga 100 dolar, sedangkan untuk wisatawan lokal Rp 750 ribu.
Alasan kenaikan tarif itu karena pemerintah ingin Candi Borobudur menjadi kawasan konservasi sehingga jumlah pengunjung yang naik ingin dibatasi maksimal hanya 1.200 orang per hari.
Rencana itu mendapat respons dari pengamat pariwisata sekaligus Kepala Pusat Studi Pariwisata (Puspar) Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Yusuf.
Menurut dia, perkembangan yang terjadi di Candi Borobudur saat ini terlalu cepat untuk diikuti oleh masyarakat.
Salah satu faktornya karena setiap kebijakan terkait Candi Borobudur selalu diinisiasi oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat sekitar atau penggerak pariwisata.
“Menjadi cukup wajar bila kemudian masyarakat tidak terlalu paham arah pengembangan di kawasan Borobudur, bahkan bingung harus melakukan apa," ujarnya pada Senin (6/6).
Berdasarkan data yang pernah dihimpun oleh Puspar UGM, jumlah kunjungan wisata ke Candi Borobudur memang sangat banyak.
Jumlah kunjungan yang banyak itu dikhawatirkan telah melebihi kapasitas maksimal daya tampung Candi Borobudur.
Kepala Puspar UGM menilai kebijakan tentang Candi Borobudur sering kali tidak melibatkan masyakarta dan dimonopoli oleh pemerintah pusat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News