Harga BBM Naik, Pemkab Bantul Bergegas Menjaga Inflasi, Begini Caranya

jogja.jpnn.com, BANTUL - Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) adalah inflasi atau kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul baru saja mengikuti rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM dengan Mendagri, Menkeu, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Kapolri, Senin (5/9).

Seusai mengikuri rakor, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan kenaikan harga BBM memiliki efek domino terhadap inflasi.

Menurut dia, kenaikan harga BBM akan terdampak kepada masyarakat ekonomi lemah atau berpenghasilan rendah sehingga pemerintah memutuskan untuk memberi bantuan langsung tunai (BLT).

Selain itu, lanjut Halim, pemerintah daerah juga akan melakukan refocusing belanja kegiatan tidak mendesak untuk bantuan sosial, termasuk pemanfaatan belanja tak terduga (BTT).

"Kemudian, maksimal 30 persen dari dana desa dapat digunakan untuk kompensasi inflasi ini kepada masyarakat yang terdampak, masyarakat miskin. Ini butuh koordinasi lebih lanjut," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah siap mematangkan konsolidasi dan koordinasi dengan beberapa stakeholder untuk mencegah dampak kenaikan harga BBM karena ini menyangkut banyak lembaga dan menyangkut sasaran yang harus diperhatikan.

"Kami akan mengundang BPS (Badan Pusat Statistik), mengundang dari pakar-pakar ekonomi, kira-kira treatment apa yang paling baik untuk menanggulangi dampak inflasi ini. Kita sadar bahwa pemda itu bukan institusi yang serba tahu," ucapnya.