Anggota Dewan Ini Mengkritik Rencana Sanksi Bagi Pelanggar Gerakan Nol Sampah Anorganik

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengevaluasi program tersebut pada tiga bulan pertama. Setelah itu, peraturan daerah tentang gerakan nol sampah anorganik akan resmi berlaku.

"Pada April, kami sudah akan melakukan penegakan aturan sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2012. Pelanggar bisa didenda maksimal Rp 500.000 atau hukuman penjara maksimal tiga bulan," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta akan membangun tempat penanganan sampah(TPS) terpadu yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengolahan sampah pada 2024.

TPS terpadu nantinya akan disiapkan di daerah Nitikan dan di luar Kota Yogyakarta yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai tempat pemrosesan sampah.

TPS terpadu akan mencakup sarana pendukung pemilahan sampah dan pengolahan sampah.

Di tempat penanganan sampah terpadu, nantinya sampah organik bisa dijadikan pakan maggot, yang bisa mendegradasi sampah organik serta menghasilkan pupuk kompos dan larvanya bisa dijadikan pakan unggas atau ikan. Sedangkan sampah anorganik, bisa dipilah untuk kemudian dijual ke pendaur ulang.

Aman mengatakan bahwa selama 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah melalui gerakan nol sampah anorganik, yang mencakup kampanye pemilahan sampah serta pelarangan pembuangan sampah anorganik ke tempat penampungan sementara (TPS) atau depo sampah. (antara/jpnn)