PHRI DIY Protes Besaran Pajak Hiburan
Ia khawatir penerapan pajak 40-75 persen bakal berpengaruh pada animo kunjungan wisatawan sebab mereka membutuhkan jasa hiburan selain mengunjungi destinasi wisata dan menginap di hotel.
"Orang berwisata itu butuh hiburan di satu destinasi entah karaoke, diskotek, atau spa. Tidak sekadar datang dan menginap di hotel maupun makan di restoran, tetapi juga ada hiburan ini terkait kami," kata dia.
Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan kewenangan yang dimiliki tidak serta merta menerapkan pajak sesuai regulasi tersebut.
"Semoga saja pemerintah daerah DIY tidak setuju dengan kebijakan itu dan tidak menaikkan (pajak hiburan). Itu kan tergantung kebijakan pemerintah daerah," kata Deddy. (antara/jpnn)
Besaran pajak hiburan malam yang ditetapkan dalam UU HKPD mendapat penolakan dari PHRI DIY. Besaran pajak hiburan dinilai terlalu besar.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
