Dari Jogja, AHY Bicara Soal Pembebasan 2.086 Hektare Lahan di IKN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah pusat saat ini sedang mengebut pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Namun, saat ini ada 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN karena proses ganti rugi yang belum tuntas.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan proses pembebasan lahan dilaksanakan sesuai prosedur yang benar sehingga tidak ada kejadian asal menggusur lahan warga.

"Jika ada pelepasan kawasan hutan, harus dicek terlebih dahulu apakah ada masyarakat, ada warga yang menduduki lokasi tersebut. Jika ada, harus diselesaikan terlebih dahulu. Tidak boleh asal gusur," kata AHY saat mengunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, Kamis (25/4).

Menurut AHY, pemerintah memang ingin ada percepatan penuntasan masalah lahan di IKN. Akan tetapi, mereka juga ingin memberikan kepastian hukum bagi para investor.

AHY mengatakan bahwa investor harus mendapat kepastian bahwa lahan yang akan mereka gunakan untuk bisnis dan pengembagan usaha tidak bersengketa kemudian hari.

"Harus diyakinkan dahulu, clear and clean lahannya, jangan sampai ada masalah," ujar dia.

Meskipun demikian, dia menekankan percepatan penuntasan masalah lahan tersebut harus mengedepankan pendekatan yang humanis serta menekan munculnya konflik dengan warga setempat.