Sebegini Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024 di Kulon Progo, Bertambah Rp 1 Miliar

"Kemungkinan ada perubahan kebutuhan anggaran pilkada sangat kecil. Rancangan yang kami ajukan seusai dengan mekanisme yang ada. Pemkab Kulon Progo sendiri menyampaikan bahwa berapa pun kebutuhan anggaran, yang terpenting sesuai, tidak ada masalah," katanya.

Menurut dia, keterlambatan pembahasan anggaran terjadi karena adanya regulasi baru. Pada tahap perencanaan awal, kebutuhan anggaran Pilkada 2024 sekitar Rp 32 miliar, dengan adanya regulasi baru bertambah menjadi Rp 33 miliar.

"Awalnya kami menggunakan regulasi 2020, yakni Surat KPU RI Nomor 444. Kemudian adanya Surat KPU RI Nomor 543, ada perubahan anggaran. Awalnya, anggaran yang telah kami sepakati dengan Pemkab Kulon Progo ada perubahan," katanya.

Lebih lanjut, Yayan mengatakan adanya Surat KPU RI Nomor 543 menyebabkan adanya perubahan TPS. Jumlah TPS di Kulon Progo bertambah. Kemudian, dari Rp 33 miliar anggaran pilkada, 60 persen digunakan untuk badan ad hoc.

"Semua sudah terencana dengan baik. Semoga dapat disetujui oleh Pemkab Kulon Progo," katanya. (antara/jpnn)