3 Cara Melawan Politik Identitas Saat Pilkada 2024
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Politik identitas yang mengarah pada kebencian adalah praktik yang harus dihindari saat Pilkada 2024.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Bayu Mardinta politik identitas dan politik populisme trennya makin menguat sejak Pemilu 2014.
Menurut dia, politik populisme akan memisahkan masyarakat sebagai subjek dengan kecenderungan menghasilkan sudut pandang yang antagonis.
"Dalam hal ini populisme sering memanfaatkan politik identitas untuk menciptakan kesenjangan dan memperkuat basis dukungan,” kata Bayu dalam sebuah diskusi daring yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta pada Selasa pagi (30/7).
Menurut dia, perbedaan etnis, ras, agama, gender, orientasi seksual, menjadi komoditas politik yang dikomodikasi terus menerus. Jika berkaca pada pemilu sebelumnya, politik identitas cukup masif, terutama sejak pilkada Jakarta 2017.
Menurut Bayu, ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk melawan politik identitas.
Pertama, kampanye melawan disinformasi dan peningkatan literasi pada masayrakat untuk menolak politik populis.
Kedua, kolaborasi organisasi masyarakat sipil dengan media untuk mengedukasi publik pentingnya toleransi.
Penggunaan politik identitas saat pemilu harus dihindari karena bisa menciptakan kesenjangan di masyarakat. Bagaimana cara melawan politik identitas?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News