Awas, APBD Jangan Dipakai untuk Kampanye!
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Calon kepala daerah, terutama yang berstatus sebagai petahana, dilarang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis saat Pilkada 2024.
Di Kabupaten Sleman, DIY, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat akan mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar tidak digunakan oleh calon bupati yang berkontestasi pada 27 November nanti.
Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman Fadlhy Kharisma Rahman mengatakan mereka akan mengawasi setiap potensi pelanggaran dalam penggunaan anggaran negara.
"Termasuk penggunaan anggaran APBD atau fasilitas pemerintah," kata Fadlhy, Senin (2/9).
Menurut dia, Bawaslu Sleman saat ini masih terus membahas terkait kerawanan masa kampanye Pilkada 2024 sambil menunggu aturan resmi pelaksanaan kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
"Saat ini kerawanan kampanye Pilkada 2024 masih kami bahas karena belum ada aturan PKPU dan Perbawaslunya," ucapnya.
Ia mengatakan Bawaslu Sleman bersama dengan pengawas kecamatan saat ini juga terus gencar melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait potensi politik uang.
"Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk dapat menjadi pemilih yang bijak serta menolak politik uang," katanya.
Calon bupati yang maju di Pilkada Sleman akan diawasai oleh Bawaslu setempat agar tidak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan politik praktis.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
