Menagih Komitmen Pemerintah dalam Membangun Ketangguhan Penyandang Disabilitas Selama Pandemi

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Jaringan DPO Respons Covid-19 menyelenggarakan dialog bertema "Membangun Ketangguhan Inklusif: Kontribusi Penyandang Disabilitas Selama dan Pasca Pandemi Covid-19" di Yogyakarta pada Kamis (27/1).

Dialog tersebut merupakan upaya untuk merencanakan pembangunan ketangguhan penyandang disabilitas setelah pandemi.

Jaringan DPO Respons Covid-19 sendiri telah melakukan dua survey mengenai dampak Covid-19 bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Survei kedua yang dilakukan pada Februari 2021 melibatkan 1.597 responden dari 34 provinsi.

Hasil survei tersebut menunjukkan 86 persen responden sulit memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi.

Sebanyak 60 persen responden sulit untuk mengakses layanan kesehatan.

Kemudian, 65 persen responden mengaku sulit mendapatkan pendamping untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Selanjutnya, penyandang disabilitas yang memiliki UMKM mengalami penurunan pendapatan secara signifikan ada 50 persen responden.

Terakhir, sebanyak 50 persen responden mengatakan bahwa saat pembelajaran daring mereka kesulitan karena keterbatasan peralatan.

Perwakilan Jaringan Organisasi Disabilitas Respons Covid-19 Ishak Salim telah menghimpun rekomendasi bagi pemerintah dalam menangani pandemi dengan tepat bagi penyandang disabilitas.

Rekomendasi tersebut dibagi menjadi dua aspek, spesifik dan umum.

"Yang umum itu meliputi rekomendasi terkait pendataan disabilitas, partisipasi dan inklusi disabilitas dalam kajian kebutuhan pasca Covid-19," kata Ishak.

Adapun rekomendasi spesifik hasil survei tersebut terbagi menjadi 6 poin penting.

Keenam rekomendasi spesifik itu meliputi sistem dan peta jalan dalam mewujudkan pendataan disabilitas yang komprehensif, melibatkan penyandang disabilitas dalam mewujudkan sistem tersebut, penyusunan skema manfaat khusus bagi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, memperkuat perlindungan sosial terutama pada program bantuan tunai, memperkuat akses pekerjaan sosial dan pelatihan keterampilan dan mengatasi hambatan dalam pembelajaran jarak jauh seperti pemenuhan ketersediaan internet.

Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Nora Kartika mengapresiasi rekomendasi tersebut.

Menurut dia, pandemi ini menjadi hambatan yang serius dalam sektor ketenagakerjaan.

"Kami tentu berkomitmen untuk mengefektifkan kembali upaya menciptakan ketenagakerjaan yang inklusif melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan," ujarnya.

Dialog tersebut menjadi jembatan bagi pemerintah, masyarakat serta penyandang disabilitas untuk menyatukan komitmen mereka dalam membangun ketangguhan di masa pandemi Covid-19 ini. (mcr25/jpnn)