Oh, Ternyata Ini Maksud Syarat Masa Kerja untuk Penetapan NIP PPPK, BKN: Kenapa Harus Takut?

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Guru honorer calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuat heboh dengan adanya aturan masa kerja yang harus tercantum dalam SPTJM untuk penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP).

Aturan tersebut dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 14 Februari 2022.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan inti dari aturan tersebut agar para pejabat pembina kepegawaian (PPK) bertanggung jawab atas data-data calon PPPK yang disodorkan ke BKN.

Melalui aturan tersebut, BKN ingin memastikan bahwa data-data honorer yang disodorkan adalah valid.

Seharusnya, kata dia, para honorer tidak perlu khawatir dengan aturan tersebut jika memang mereka sudah mengabdi lebih dari 3 tahun sebagai guru tidak tetap.

"Kalau datanya valid, bekerja sebagai guru dengan masa kerja minimal 3 tahun, mengapa harus takut?" ujar Bima kepada JPNN.com, Rabu (23/2).

Bima menegaskan bahwa PPK harus mempertanggungjawabkan SPTJM yang disodorkan ke BKN.

"Setiap PPK wajib membuat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. SPTJM ini menyangkut masa kerja calon PPPK," ucap dia.