Pukat UGM Ungkap Jumlah Pembangunan Hotel di Jogja pada Era Kepemimpinan Haryadi Suyuti

"Perlu membongkar 104 perizinan lainnya di Kota Yogyakarta dan juga melihat kemungkinan adanya tindak pidana. Itu tugas KPK," katanya.

Salah satu metode yang bisa digunakan KPK untuk membongkar potensi korupsi itu, menurut dia, adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Bisa membongkar aliran dana, selama ini mendapat penerimaan dari siapa saja dan mengalir ke mana saja sehingga bisa dikejar lebih lanjut agar terbongkar yang lain-lain," ucap Zein.

Berdasarkan penelitian Pukat UGM terhadap kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, menurut Zein, biasanya seorang tersangka korupsi ditangkap setelah kesekian kali menerima suap atau gratifikasi.

"Jarang orang baru pertama menerima (suap atau gratifikasi) langsung ditangkap KPK," ungkap Zaenur.

Dia yakin KPK paham cara membongkar kasus suap dan gratifikasi yang skalanya besar.

Selain membongkar potensi korupsi lainnya, Pukat UGM berharap KPK memanfaatkan momentum pengungkapan kasus suap mantan Wali Kota Yogyakarta itu untuk menggencarkan program pencegahan korupsi.

"Ini saat yang paling baik untuk KPK membuat program-program pencegahan di Yogyakarta pascapenindakan sehingga ke depan tidak terjadi lagi, tidak ada pengulangan," kata Zaenur menambahkan.