Begini Kata Pihak SMAN 1 Banguntapan Soal Dugaan Pemaksaan Berjilbab

Meski demikian, Disdikpora DIY belum memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak terkait kasus tersebut.
Suhirman mengatakan pihaknya masih akan memeriksa dan meminta keterangan dari perwakilan siswi.
"Kami pelajari lagi hasil pemeriksaan kali ini. Nanti, jika perlu koordinasi dan kami panggil lagi pendamping siswi," ucapnya.
Pada hari ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jateng juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua guru BK SMAN 1 Banguntapan.
"Akan kami mintai penjelasan terkait dugaan mereka memanggil siswi ke ruang BK, kemudian dipakaikan pakaian khas keagamaan (jilbab) itu," Kepala ORI DIY-Jateng Budhi Masturi.
Budhi menuturkan bahwa satuan pendidikan harus tunduk pada Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah tidak mewajibkan model pakaian khusus agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.
Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau imbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian khusus agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.
Disdikpora DIY telah memeriksa beberapa guru SMAN 1 Banguntapan terkait kasus dugaan pemaksaan berjilbab terhadap salah satu siswinya. Hasilnya seperti ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News