Tolak Tapera, Begini Solusi dari Apindo DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah berencana memotong gaji pegawai swasta lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Kebijakan itu menuai pro dan kontra, bahkan sejumlah kalangan dengan tegas menolaknya.

Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Daerah Istimewa Yogyakarta menolak kebijakan tersebut karena dinilai belum jelas tata kelolanya.

Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan Timotius Apriyanto menawarkan sejumlah solusi terkait polemik Tapera.

"Solusi saya kalau bicara perumahan rakyat untuk pekerja masukkan saja ke BPJS Ketenagakerjaan," kata Timotius pada Rabu (29/5).

Kemudian, sebelum Tapera dilanjutkan ia menilai perlu adanya diskusi yang matang dan studi yang komprehensif dengan melibatkan pengusaha. 

"Harus ada konsolidasi dahulu dan tidak usah dimasukkan lagi menjadi skema yang terpisah," katanya. 

Ketidakjelasan Tapera tersebut membuat Apindo DIY dengan tegas menolak langkah penerapan oleh pemerintah itu. (mcr25/jpnn)