35 Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah Sepakati Konsesi Tambang dengan Catatan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah meski banyak yang menentang.
Keputusan tersebut diumumkan seusai PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) pada 27-28 Juli 2024.
Ketua umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengeklaim dalam mengambil keputusan itu tidak ada penolakan dari 35 Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah (PWM).
"Jadi, semuanya bersetuju, tetapi mereka juga memberikan masukan-masukan tadi, yang menyangkut lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga agar ketat bisa menjaga lingkungan sosial setempat," kata Haedar, Minggu (28/7).
Menurutnya jangan sampai dengan adanya tambang menimbulkan disparitas dan konflik sosial.
Menurut Haedar masukan-masukan tersebut menjadi poin penting dalam upaya mereka mengelola pertambangan nantinya.
Baca Juga:
"Usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan yang serba positif, apalagi serba duit dan insyaallah kami jauh dari itu. Sebaliknya jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang serba ba'id, penuh dengan ancaman dan seakan-akan kiamat kalau kami masuk ke dunia itu," kata Haedar.
Ia menegaskan PP Muhammadiyah akan tetap berada di posisi yang moderat. (mcr25/jpnn)
Sebanyak 35 Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah setuju dengan keputusan menerima konsesi tambang dari pemerintah.
Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
