Heboh Isu PeduliLindungi Melanggar HAM, Anggota Dewan Ini Resah, Pemerintah Harus Transparan
Aplikasi PeduliLindungi dibuat agar Satgas Covid-19 bisa melakukan tracing kontak erat pasien Covid-19.
Dalam konteks itu, katanya, pemerintah diminta memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan.
"Image Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia harus dijaga. Jangan sampai isu pelanggaran HAM ini mendegradasi posisi Indonesia tersebut," ujar dia.
Saleh mengatakan LSM yang membuat laporan tersebut harus diundang untuk dijelaskan bahwa pemerintah tidak melanggar HAM dalam pelaksanaan aplikasi PeduliLindungi.
"Jika memang dari hasil diskusi disimpulkan ada pelanggaran HAM, pemerintah harus segera mengevaluasi. Kalau perlu, segera menutup aplikasi tersebut," katanya.
Saleh juga belum melihat manfaat langsung dari aplikasi PeduliLindungi dalam menahan laju penyebaran Covid-19.
Selama ini, kata dia, aplikasi itu hanya efektif untuk mendata status vaksinasi dan sejarah pasien Covid-19.
"Soal bagaimana memanfaatkan data itu bagi melindungi warga, saya sendiri belum jelas. Ini yang perlu disampaikan kepada publik secara transparan," imbuh Saleh. (Antara/mar3/jpnn)
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menduga pemerintah Indonesia telah melanggar HAM dalam pelaksanaan aplikasi PeduliLindungi. Anggota dewan ini resah.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News