Kritik Jokowi, UII Khawatir Hilangnya Sikap Kenegarawanan di Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Civitas academica Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menanggapi isu terkait sikap kenegarawanan Presiden Jokowi pada Kamis (1/2).

Pembacaan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan tersebut digelar di depan Auditorium Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Fathul Wahid mengatakan indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

"Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usman diberhentikan," kata Fathul.

Kemudian, ia turut menyoroti pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye pada momen kontestasi pemilu.

"Distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai oleh Jokowi juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu," katanya.

Fathul Wahid mengatakan UII khawatir sistem hukum dan demokrasi negara ini bakal ambruk karena darurat kenegarawanan.

Merespons polemik itu, civitas akademika UII menyatakan sikapnya sebagai berikut: