Efisiensi Anggaran yang Dinilai Timpang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perintah saat ini sedang menerapkan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menopang beberapa program strategis.

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Manajemen Kebijakan Publik Prof Wahyudi Kumorotomo mengatakan efisiensi anggaran ini berdampak pada pelayanan publik karena lebih banyak menyasar kementerian / lembaga strategis.

“Program penghematan ini cenderung timpang karena sektor-sektor tertentu yang sebenarnya lebih fundamental dan lebih mendasar untuk pelayanan publik justru kena pemangkasan,” katanya dikutip dari laman resmi UGM pada Jumat (14/2).

Namun, ada 17 kementerian/lembaga yang lolos dari kebijakan efisiensi ini, salah satunya Kementerian Pertahanan. Bahkan, pos belanja alutsista masih tetap bertahan.

Menurut Wahyudi, anggaran alutsista bisa ditunda dan dialihkan pada pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial.

“Bukan berarti tidak setuju penghematan, realokasi, atau efisiensi apa pun namanya, tetapi efisiensi itu juga harus tepat,” ujarnya.

Selain itu, Wahyudi menilai efisiensi anggaran akan sulit dilakukan karena kabinet pemerintaha Prabowo-Gibran yang gemuk.

Hampir semua menteri memiliki wakil menteri dan beberapa staf khusus. Tunjangan wakil menteri pun setara dengan 85 persen tunjangan menteri.