Mahfud MD Setuju Kebijakan Efisiensi, tetapi Perlu Dikritik

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai implementasi kebijakan efsiensi perlu dikritik karena berdampak pada beberapa sektor pelayanan publik.

Menurut dia, efisiensi merupakan langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluar karena anggaran negara tidak efisien," ujar Mahfud MD saat ditemui di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (20/2).

Mahfud mengingatkan kepada semua pihak bahwa inefisiensi sejatinya sudah menjadi persoalan sejak masa Orde Baru.

Dengan mengutip temuan ekonom Sumitro Djojohadikusumo yang tak lain ayah Presiden Prabowo, dia menyebut tingkat inefisiensi kala itu mencapai 30 persen.

"Nah, sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo, efisiensi harus dilanjutkan,” ujarnya.

Namun, Mahfud menegaskan bahwa penerapan efisiensi juga harus secara selektif sehingga tidak asal menyasar anggaran di sektor-sektor yang justru membutuhkan perhatian lebih besar.