Keraton Yogyakarta Enggan Menjual SG untuk Tol, Pakar UGM Ungkap Solusinya

"Seandainya kita pakai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, salah satu keistimewaan terkait dengan tanah ada kemungkinan menggunakan skema itu. Hanya saja nanti akan ada perjanjian dan akta khusus yang selama ini belum pernah dilakukan," kata dia.

Seandainya menggunakan skema tersebut, lanjutnya, di dalam akta khusus itu harus ada penyerahan tanpa batas waktu.

"Kenapa demikian? Karena untuk menjamin kepastian hukum bahwa tanah itu masih digunakan untuk peruntukanya. Artinya, selama masih dipakai tol ya tetap saja harus diberikan hak pakainya," imbuhnya.

Bayu menambahkan apabila kesepakatan tersebut yang diambil, akan meningkatkan muruah Kasultanan Yogyakarta menjadi terpandang secara nasional karena ada pengecualian terkait dengan tanah.

"Saya khawatir kalau ini gagal muruah Kasultanan akan turun karena tanahnya diambil paksa," pungkasnya. (mcr25/jpnn)